Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan
Bandung, 20 Mei 2025 — Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO) menyelenggarakan seminar bertajuk “Pekerjaan yang Layak dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab” pada Selasa, 20 Mei 2025, bertempat di Ruang Audio Visual FISIP UNPAR, Gedung 3, Bandung. Seminar ini bertujuan menggali perspektif berbagai pemangku kepentingan terhadap tantangan dan strategi dalam mewujudkan praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia. Para peserta yang hadir dari berbagai kalangan akademisi Dosen, praktisi, anggota UMKM dan mahasiswa.
Acara diawali dengan sambutan dari Kepala LPPM UNPAR, Bapak J. Dharma Lesmono, dilanjutkan sambutan oleh Bapak Tauvik Muhamad, Koordinator Proyek RISSC (Resilient, Inclusive and Sustainable Supply Chains Asia) dari ILO. Seminar ini menghadirkan Bapak Chairul Saleh, Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, sebagai keynote speaker. Seminar dipandu oleh Dr. Ir. Ceicalia Tesavrita, S.T., M.T., Ketua Pusat Studi CoE SMED UNPAR, sebagai moderator.
Para narasumber yang hadir meliputi:
- Bapak Tauvik Muhamad – Koordinator Proyek RISSC, ILO
- Bapak Pungka M. Sinaga – Direktur Kepatuhan HAM Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha, Kementerian Hukum dan HAM
- Ibu Lany Harijanti – GRI Regional Programme Manager & Wakil Ketua Komite Implementasi HAM KADIN Indonesia
- Ibu Catharina Badra Nawangpalupi – Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Alumni, Inovasi, dan Bisnis UNPAR
Bapak Tauvik Muhamad menyampaikan pentingnya kerja layak sebagai inti dari praktik bisnis yang bertanggung jawab. Ia menyoroti bahwa perusahaan harus menerapkan Human Rights Due Diligence (HRDD) dalam rantai pasok mereka guna mencegah pelanggaran HAM. Berdasarkan riset sektor elektronik, ditemukan masih adanya praktik diskriminatif, kerja paksa terselubung, dan lemahnya perlindungan serikat pekerja. Strategi RISSC menekankan pentingnya penguatan regulasi, dialog sosial, serta peran aktif perguruan tinggi dalam riset dan edukasi
Bapak Pungka M. Sinaga membahas Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) yang dituangkan dalam Perpres No. 60 Tahun 2023. Ia menekankan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban menghormati HAM, dan pemerintah bertugas melindungi masyarakat dari dampak negatif operasional bisnis. Ia juga memperkenalkan PRISMA 2.0 sebagai alat penilaian mandiri risiko HAM oleh perusahaan, serta rencana penyusunan Perpres baru yang akan mewajibkan audit HAM bagi pelaku usaha
Ibu Lany Harijanti menekankan pentingnya integrasi HAM dalam kerangka ESG (Environmental, Social, Governance). Ia memperkenalkan uji tuntas HAM sebagai alat strategis untuk menilai dan mengelola risiko sosial di sektor bisnis. GRI sebagai standar pelaporan keberlanjutan global menjadi rujukan penting dalam transparansi korporasi. Ia juga memaparkan isu-isu utama 2025 seperti perlindungan pekerja migran, transisi energi yang adil, dan dampak rantai pasok global terhadap HAM
Ibu Catharina Badra Nawangpalupi menampilkan komitmen UNPAR dalam mendukung kerja layak dan bisnis bertanggung jawab melalui pendidikan, penelitian, dan tata kelola institusi. UNPAR menerapkan prinsip non-diskriminasi, keadilan sosial, dan keberlanjutan dalam kurikulum, operasional, serta kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Riset di UNPAR juga fokus pada perlindungan sosial, UKM, dan rantai pasok berkelanjutan
Seminar ini dihadiri pula oleh mitra industri dari ILO seperti PT Tera Data Indonusa, Tbk (AXIOO) dan PT Formulatrix Indonesia, yang berbagi praktik baik dalam mengimplementasikan prinsip bisnis dan HAM di lingkungan kerja mereka.
Di akhir seminar, dilangsungkan diskusi internal bersama para ketua dan anggota pusat studi di UNPAR sebagai upaya memperkuat kontribusi akademik dalam mendorong transformasi sosial melalui praktik bisnis yang etis dan inklusif.
