Beranda / Berita / Seminar Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) dan Inklusi Sosial

Seminar Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) dan Inklusi Sosial

Seminar ESKALPPM Universitas Katolik Parahyangan telah memfasilitasi kegiatan Seminar Nasional bertajuk “Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) dan Inklusi Sosial” pada hari Selasa, 30 Agustus 2016, bertempat di Aula Pascasarjana, Jl. Merdeka No. 30 Bandung. Kegiatan ini sebenarnya adalah hasil jerih payah dan kerjasama yang telah dilakukan oleh Ibu Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si. (Prodi Administrasi Publik) dengan MoU antara KAP Indonesia dan UNPAR. Kegiatan ini diharapkan dapat mengembangkan kerjasama dan perluasan kegiatan Pusat Studi Gender yang akan dicoba untuk kembali diaktifkan.
Pada acara seminar tersebut Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mengungkapkan masih banyak kebijakan publik yang diskriminatif terhadap perempuan dan minoritas. Kebijakan diskriminatif ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data Agustus 2016, ada 421 kebijakan publik yang diskriminatif terhadap perempuan dan minoritas. Menurut Indraswari, Komisioner Komnas Perempuan, kebijakan diskriminatif antara lain dituangkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Isi Perda tersebut banyak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni Undang-undang.

Perda-perda diskriminatif tersebut antara lain mengatur perilaku perempuan, misalnya cara berbusana perempuan, mengatur perempuan di ruang publik. Banyak juga perda yang mendiskriminasi kelompok-kelompok minoritas seperti kelompok agama dan kepercayaan.

Komnas Perempuan juga mencatat masih ada peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Contohnya, Undang-undang No 23/2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak optimal dalam melindungi perempuan dan anak. Padahal Undang-undang tersebut sudah 12 tahun berlaku.

Dalam UU KDRT ada celah untuk mengkriminalisasi perempuan sebagai korban. Hal ini diperparah dengan lemahnya aparat hukum dalam memahami kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Aparatur negara dinilai tidak memiliki perspektif gender. Seringkali di lapangan, aparat hukum menganjurkan korban untuk tidak memperkarakan kasus KDRT secara hukum dan lebih memilih jalan perceraian sebagai solusi agar bisa lepas dari pelaku.

Contoh lain, adanya inkonsistensi antara Undang-undang yang satu dengan Undang-undangnya dalam mendefinisikan usia anak. Akibat inkonsistensi ini, negara jadi terlibat dalam menikahkan anak di bawah umur. Sebesar 42 persen perempuan menikah dalam usia 15-19 tahun. Hal ini berdampak pada pernikahan dini yang tinggi menyumbang angka kematian ibu dan anak. Sehingga Indonesia masih menjadi negara dengan kematian ibu dan anak tertinggi di Asia.